Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pengerahan tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tim ini bertugas memonitor ketat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk mengawasi penggunaan anggaran pada setiap dapur MBG.
Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, tim akan langsung melaporkannya ke Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya menegaskan, apabila setelah dilaporkan ke BGN tidak ada perubahan, anggaran untuk dapur terkait akan dikurangi.
"Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia. Itu akan menjadi penambahan tentang pelaksanaan program itu, nanti kalau ada yang ngaco-ngaco kita kasih masukkan ke BGN bahwa di satu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan dan kalau nggak didengar kita kurangin anggarannya," jelas Purbaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Purbaya menambahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan efisiensi anggaran program MBG. Anggaran telah dipangkas dari semula Rp 330 triliun menjadi Rp 240 triliun.
Menurut perkiraannya, implementasi anggaran tahun ini bahkan akan di bawah Rp 200 triliun. "Jadi kepala BKN yang baru orangnya cukup bagus ya, bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi Implementasi program itu, sudah ada penghematan yang besar. Tahun ini kan tadinya anggarannya Rp 330 triliun, turun ke Rp 270 triliun, Rp 240 triliun. Saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu, di bawah Rp 200 triliun mungkin dugaan saya," pungkas Purbaya.







