Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani serius setiap aduan dari para pengusaha. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai memimpin sidang kedua terkait penyelesaian hambatan investasi, yang dikenal sebagai debottlenecking.
"Saya imbau pelapor jangan takut untuk mengadukan masalah-masalah apa saja yang mereka hadapi ketika melakukan bisnis di Indonesia. Kami sedang memperbaiki iklim investasi secara serius," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1).
Dalam sidang tersebut, dua kasus aduan pengusaha menjadi fokus pembahasan. Aduan pertama datang dari Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia.
Menanggapi hal ini, Purbaya menyatakan Kementerian Perhubungan akan segera memperbaiki peraturan terkait dan melaporkan perkembangannya dalam satu hingga dua minggu ke depan.
Sementara itu, aduan kedua disampaikan oleh CV Sumber Pangan terkait perbedaan kode Harmonized System (HS) untuk PIR Sandwich Panel, material konstruksi modern yang diimpor perusahaan tersebut.
Hingga Senin (26/1) pukul 11.00 WIB, kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) telah menerima total 63 laporan. Dari jumlah tersebut, 52 laporan masih dalam proses, empat telah selesai (dengan tiga di antaranya dalam pemantauan), dan tujuh laporan dikembalikan untuk perbaikan.
Isu-isu yang dilaporkan mencakup beragam bidang, antara lain perizinan berusaha, pendanaan dan pembiayaan, energi dan ketenagalistrikan, serta penegakan hukum di luar pengadilan (termasuk premanisme dan pungutan liar/pungli). Selain itu, ada juga laporan terkait perpajakan, kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dukungan fiskal, impor/ekspor dan logistik, lahan dan tata ruang, serta perindustrian.
"Kami akan proses betul-betul. Setiap hasil rapat akan dimonitor jalan atau nggak. Jangan kira kami habis putuskan, kami lupakan. Nggak, ini kami jalan terus," ujar Purbaya.
"Jadi ke depan, akan ada kasus yang lebih besar, yang dampaknya ke ekonomi besar juga. Saya sedang coba, sedang suruh percepat kasus yang besar itu. Supaya pesannya jelas ke pelaku bisnis bahwa Indonesia serius memperbaiki iklim investasi," katanya menambahkan.
SIAR







