Projo Ingatkan: Putusan MA Soal Gibran Sekadar Administrasi, Bukan Jalan Pemakzulan

Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, mengingatkan agar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil…

Sekretaris Jenderal PROJO, Freddy Alex Damanik, mengingatkan agar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ditafsirkan melampaui objek perkaranya. Freddy menegaskan, putusan tersebut tidak serta-merta membatalkan hasil Pemilu Presiden 2024 atau menjadi dasar pemakzulan wakil presiden.

Menurut Freddy, perkara yang diputus MA hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen administrasi pendidikan. Ini bukan sengketa hasil pemilihan presiden maupun pemberhentian wakil presiden.

"Jadi, putusan MA itu harus ditempatkan secara proporsional sesuai objek perkara yang diperiksa. Tentu sengketa yang diputus adalah sengketa hukum administrasi mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan sengketa pemilihan presiden, dan tentu bukan pemberhentian wakil presiden," ujar Freddy dalam diskusi yang disiarkan Kompas TV, dikutip Minggu, 1 November 2026.

Diskusi tersebut membahas implikasi putusan MA terhadap kedudukan Gibran, termasuk wacana hak angket dan mekanisme pemakzulan di DPR. Freddy menilai, pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan hanya berkonsekuensi pada aspek administrasi dokumen yang disengketakan.

Ia menegaskan, putusan itu tidak otomatis menggugurkan seluruh tahapan pemilu yang telah selesai, termasuk penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Freddy meminta publik membedakan tiga ranah hukum: administrasi negara, pemilu, dan tata negara.

"Jangan mencampuradukkan ranah hukum administrasi negara dengan hukum pemilu, konstitusi, dan hukum tata negara. Ketiganya tentu memiliki objek, kewenangan, dan mekanisme penyelesaian yang berbeda," tutur dia.

Freddy juga merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Proses ini melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.

Oleh karena itu, ia menilai putusan MA mengenai dokumen pendidikan tidak bisa langsung diterjemahkan menjadi dasar pemberhentian Gibran melalui DPR.

"Jadi, tidak bisa langsung diproses oleh DPR melalui upaya pemakzulan seperti yang disebutkan tadi. Mandat rakyat yang sudah diwujudkan melalui pemilu tidak bisa dibatalkan hanya dengan menarik kesimpulan sepihak," terang Freddy.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News