Politisi NasDem Desak PPN Pembalut Dihapus: Beban Rutin Perempuan Tak Semestinya Dipajaki

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% pada pembalut…

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, mendesak pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% pada pembalut menstruasi. Ia menegaskan pembalut adalah kebutuhan dasar perempuan yang tak semestinya dikenai pajak.

Menurut Irma, pembalut merupakan bagian dari pengeluaran rutin perempuan setiap bulan. Kebijakan perpajakan, lanjutnya, seharusnya mempertimbangkan kebutuhan pokok masyarakat.

Dia mengingatkan agar upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara tidak justru membebani rakyat. "Kebutuhan dasar dan sensitif gender harus menjadi pijakan Menkeu, jangan karena cari pemasukan untuk negara malah merugikan rakyat (perempuan) cari pajak pada komoditas yang tepat agar pemasukan negara signifikan, jangan sekedar dari pembalut, bukannya saat beli rakyat sudah dikenai pajak juga," kata Irma.

Ketua DPP NasDem ini menambahkan, pembalut bukanlah barang yang bisa dihindari penggunaannya. Kebutuhan ini bersifat rutin dan harus dipenuhi setiap bulan, sehingga berpotensi memberatkan kelompok rentan.

Isu PPN pembalut ini mencuat setelah seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar pembalut menstruasi ditetapkan sebagai barang bebas pajak.

Gugatan tersebut terdaftar di situs MK dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. Pemohon menggugat Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dalam undang-undang tersebut.

Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa pembalut di Indonesia selama ini adalah Barang Kena Pajak (BKP). Pembeliannya dikenakan PPN sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

"Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku," ujar Inge.

Inge menambahkan, tarif PPN untuk barang non-mewah adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban PPN efektifnya tetap 11%. Ia menegaskan, "Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut."

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News