Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik keras terhadap pihak yang terus mempersoalkan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Dedy menuding polemik ini timbul akibat sentimen pribadi, bahkan menyebutnya sebagai tanda "sakit jiwa".
Menurut Dedy, isu ijazah seharusnya sudah tidak diperdebatkan lagi, mengingat proses pencalonan Jokowi dalam berbagai kontestasi politik telah melalui mekanisme resmi. "Kejengkelan pada sosok beliau ini sudah sampai bikin banyak orang sakit jiwa," ujarnya, dikutip fajar.co.id, Kamis (23/7/2026).
Ia menegaskan tidak ada keberatan yang diajukan saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah maupun calon presiden. "Dulu enggak ada yang bikin laporan ke KPU atau Bawaslu. Sekarang ramai-ramai menuding ijazah beliau palsu," kata Dedy.
Dedy mengajak masyarakat untuk menilai Jokowi secara objektif, berdasar rekam jejaknya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden. "Padahal beliau ini sudah menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dengan rating paling tinggi yang pernah dilihat oleh bangsa ini," imbuhnya.
Ia menekankan pentingnya memisahkan penilaian personal dari kinerja. "Mungkin Anda enggak suka sama sosok ini secara personal. Tapi sesekali coba otak itu diperiksa dan lihat bagaimana kerja-kerja beliau ini secara objektif selama menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden," jelas Dedy.
"Urusan personal disingkirkan dulu. Belajarlah menjadi objektif sejak dalam pikiran," tambahnya.
Lebih lanjut, Dedy menilai pihak-pihak seperti Roy Suryo yang masih mengangkat isu ijazah Jokowi sebagai mereka yang "belum move on". "Yang masih sibuk bicara atau mempersoalkan ijazah adalah orang-orang yang belum move on," cetusnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi kini telah kembali menjadi warga negara biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya. "Sementara yang punya ijazah asli dan sudah dinyatakan asli oleh universitasnya sudah kembali jadi warga negara biasa," imbuhnya.
Dedy menegaskan bahwa selama proses pencalonan, dokumen persyaratan telah diserahkan kepada lembaga resmi tanpa keberatan. "Waktu (Jokowi) menyerahkan ijazahnya ke lembaga resmi seperti KPU di semua level, enggak ada yang protes," terangnya.
Ia menganggap tidak masuk akal jika partai politik besar mengusung seseorang yang tidak memenuhi syarat administratif. "Mana mungkin sebuah partai besar bisa meloloskan orang yang enggak punya ijazah. Aneh saja itu partai kalau meloloskan orang yang enggak punya ijazah bisa tampil jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dua periode," pungkasnya.







