Kuala Lumpur – Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Barat mengalami penyiksaan keji oleh majikannya yang berprofesi sebagai dokter di Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, mengungkapkan kronologi kekerasan yang dialami korban.
Menurut Hermono, korban mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga pada 24 Februari 2025 untuk menjaga bayi kembar. Masalah mulai muncul pada Mei 2025, ketika salah satu bayi tersedak dan harus dirawat di ICU. Sejak September 2025, korban mulai dipukuli dengan tangan, hanger plastik, dan gagang sapu karena dianggap bekerja lambat dan tidak rapi.
Puncak kekerasan terjadi pada 13 November 2025, ketika majikan menyiramkan air panas ke tubuh korban karena marah rumah berantakan. "Korban mengalami luka di bagian punggung dan lengan sebelah kanan. Tapi korban tidak diberikan kesempatan istirahat ataupun mengobati luka," ujar Hermono, Rabu (19/11/2025).
Korban dipaksa bekerja hingga pukul 04.30 pagi dan hanya diberi waktu istirahat 30 menit. Bahkan, korban sempat mendengar majikan berencana menyiramnya lagi dengan air panas karena tertidur di dapur.
Dalam kondisi ketakutan, korban melarikan diri dan bersembunyi di selasar kondominium lantai 29. Setelah dibujuk, korban kembali masuk, namun justru dipukuli dan disiram air panas lagi. Korban kembali melarikan diri dan akhirnya diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dari lantai 27 kondominium.
Saat ini, korban berada di Shelter KBRI Kuala Lumpur dalam kondisi trauma berat. Hermono menunjukkan foto-foto luka bakar dan lebam yang dialami korban.
KBRI KL mencatat korban masuk ke Malaysia secara nonprosedural melalui Ferry Dumai-Port Dickson. Ia dijanjikan gaji RM1.500 per bulan ditambah RM100 jika tidak mengambil cuti mingguan.
Hermono mendesak kepolisian Malaysia untuk menindak tegas pelaku agar memberikan efek jera. Ia juga meminta pihak imigrasi untuk memperketat pengawasan agar mencegah PMI bekerja secara nonprosedural.
"Kalau kita tidak melakukan pencegahan, maka kejadian-kejadian seperti ini akan terus terjadi," tegas Hermono. Ia juga menyoroti proses penerbitan paspor yang dianggap terlalu mudah, sehingga membuka celah bagi WNI untuk bekerja secara ilegal di luar negeri.
Hermono mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap PMI, khususnya para perempuan yang berjuang mencari nafkah di negeri orang. Ia menekankan bahwa perlindungan WNI di luar negeri adalah kewajiban negara, namun pencegahan juga sangat penting dilakukan.
