Penanganan Kasus Andrie Yunus: Yusril Tegaskan Sesuai UU Peradilan Militer, TNI Tunjukkan Komitmen

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pelimpahan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis…

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pelimpahan kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, kepada peradilan militer telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Peradilan Militer. Pernyataan ini muncul seiring dengan pelimpahan berkas perkara oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI kepada Oditurat Militer II-07 Jakarta.

Landasan Hukum Peradilan Militer

Yusril menjelaskan bahwa dasar hukum penanganan kasus yang melibatkan anggota TNI aktif mengacu pada UU Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diadili melalui mekanisme peradilan militer, terkecuali jika terdapat keterlibatan pihak sipil. "Kalau sekarang karena belum ditemukan adanya tersangka dari kalangan sipil, maka pengadilannya sepenuhnya adalah pengadilan militer," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pernyataan Menko Polhukam ini sekaligus mengukuhkan bahwa pemerintah menghormati dan menjalankan proses hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran. Penegasan ini penting untuk menghindari spekulasi dan memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Proses Hukum yang Berjalan Cepat dan Transparan

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah, sebelumnya telah mengumumkan bahwa seluruh proses penyidikan telah rampung dan memasuki tahap lanjutan. Pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke Oditurat Militer II-07 Jakarta merupakan bukti nyata komitmen TNI dalam menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

"Penyidik Pusat Polisi Militer TNI telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses penyidikan sesuai ketentuan. Selanjutnya berkas perkara, para tersangka, dan barang bukti telah dilimpahkan ke Otmil II-07 Jakarta," jelas Aulia. Ia menambahkan bahwa pihak oditurat akan memeriksa kelengkapan berkas secara formil dan materiil sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk disidangkan.

Dalam perkara ini, terdapat empat tersangka berinisial NDP, SL, BHW, dan ES yang telah diserahkan beserta barang bukti. Identitas lengkap para tersangka serta detail peran mereka dalam dugaan penganiayaan belum diungkapkan secara rinci oleh pihak TNI.

Apresiasi terhadap Profesionalisme TNI

Sekretaris Jenderal Serikat Sarjana Muslim Indonesia (Sesami), Hendra Paletteri, memberikan apresiasi terhadap langkah TNI dalam menangani kasus ini. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan TNI dalam menuntaskan penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara ke Oditurat Militer, menunjukkan profesionalisme dan keterbukaan dalam proses hukum.

"Ini bentuk keterbukaan dan keprofesionalan TNI. Prosesnya cepat, terukur, dan tetap berada di jalur hukum yang benar," ujar Hendra. Ia menambahkan bahwa tindakan TNI ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi militer.

Komitmen TNI dalam Penegakan Hukum

Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa pelimpahan perkara ini merupakan wujud komitmen TNI dalam menegakkan hukum secara profesional dan akuntabel. "Ini wujud ketegasan TNI dalam menindak setiap tindak pidana oleh oknum prajurit, sekaligus menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Kasus ini menjadi ujian bagi TNI dalam membuktikan komitmennya untuk menegakkan hukum dan disiplin di internal organisasi. Proses peradilan militer yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan menjaga citra positif TNI di mata masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Peradilan Militer

Setelah pelimpahan berkas perkara ke Oditurat Militer II-07 Jakarta, proses selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan berkas secara formil dan materiil. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk disidangkan.

Sidang peradilan militer akan menentukan apakah para tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Andrie Yunus. Jika terbukti bersalah, para tersangka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Peradilan Militer. Publik akan terus mengawasi jalannya persidangan ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.

ReporterToramanu

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News