Jakarta – Pemerintah membuka peluang untuk mengambil alih infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebagai solusi atas permasalahan keuangan proyek tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan opsi ini melibatkan penggunaan APBN untuk melunasi kewajiban finansial pembangunan.
"Sepertinya, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Cuma rolling stocknya bukan kita yang sentuh, mereka yang menanggung," ungkap Purbaya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa skenario ini masih dalam tahap diskusi dan belum ada keputusan final mengenai peran APBN dalam penyelesaian masalah keuangan Whoosh. "Cuman saya belum mendapatkan kesimpulan jadinya seperti apa, ini belum putus juga," tegasnya.
Purbaya juga menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam diskusi restrukturisasi utang Kereta Cepat dengan pihak China. "Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana (China), saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini, ini masih berjalan prosesnya," ujarnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria juga mengindikasikan pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam menyelesaikan masalah keuangan Whoosh. Danantara akan fokus pada operasional, sementara pemerintah menangani infrastruktur.
"Ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," kata Dony pada Selasa (11/11/2025).
Jika opsi ini terealisasi, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan tetap bertanggung jawab atas pengelolaan sarana perkeretaapian (rolling stock) dan operasional Whoosh, dengan pengawasan dari BPI Danantara.
