Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Rektor Unsoed Akhmad Sodiq beserta sejumlah wakilnya turut diamankan dalam operasi yang diduga terkait suap penerimaan mahasiswa baru.
Selain Rektor Akhmad Sodiq, pejabat tinggi kampus lain yang terjaring OTT antara lain Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Noor Farid, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Norman Arie Prayogo, dan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Kuat Puji Prayitno. Total 14 orang diamankan dalam operasi ini.
Juru Bicara Unsoed Edi Santoso menyatakan pihak universitas menghormati proses hukum, namun belum mengetahui secara pasti perkara yang ditangani KPK. "Kita tunggu kejelasan dulu, jadi sementara belum ada sikap apa-apa," ucap Edi pada Jumat (21/8/2026).
Edi menambahkan, "Tentu kita akan menghormati semua proses hukum, tetapi tentang seperti apa, mari kita tunggu dari KPK." Pihak kampus masih menanti penetapan atau pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum para pihak yang diamankan.
"KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," jelas Edi.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dugaan suap atau gratifikasi ini berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
"Terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Unsoed atau Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto ini diduga terkait dengan penerimaan mahasiswa di antaranya di Fakultas Kedokteran," terang Budi.
Budi juga mengungkap nilai suap yang fantastis. "Memang ada sejumlah uang bernilai ratusan juta untuk bisa masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran di sana," katanya.
Sebagai barang bukti, KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. "Adapun barang bukti yang diamankan, di antaranya uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah," imbuh Budi.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), status hukum ke-14 orang yang diamankan akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam.







