TOKYO – Junta militer Myanmar pada Minggu mengumumkan pembebasan 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 negara itu dari kekuasaan Inggris. Namun, pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi diyakini tidak termasuk di antara mereka yang mendapatkan amnesti ini.
Di antara mereka yang dibebaskan adalah seorang mantan menteri informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintahan militer, demikian laporan media setempat. Sementara itu, Aung San Suu Kyi, pemimpin demokrasi yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada tahun 2021, diperkirakan tetap berada di balik jeruji besi.
Amnesti ini diberikan di tengah berlangsungnya pemilihan umum multi-tahap di Myanmar, yang dimulai sejak 28 Desember. Ini adalah pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi, namun partai-partai pro-demokrasi utama, termasuk partai Suu Kyi sendiri, telah dilarang berpartisipasi.
Komunitas internasional secara luas mengkritik pemilihan ini, melihatnya sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan mereka dan memperketat cengkeraman mereka terhadap negara.
Menurut komisi pemilihan umum yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung junta memimpin pada tahap awal pemilu yang berlangsung dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan hasil akhir yang diharapkan diumumkan pada akhir bulan ini.
Demikian dilaporkan Kyodo-OANA.







