Pemangkasan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 memicu sorotan tajam terhadap kondisi fiskal daerah di seluruh Indonesia. Dengan alokasi TKD yang menyusut hampir 25% menjadi Rp693 triliun, isu krusial mengenai kemandirian fiskal daerah kembali mengemuka. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat menjadi batu sandungan utama, menghambat otonomi daerah yang sesungguhnya. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera berbenah dan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal.
Ketergantungan Kronis pada Transfer Pusat
Fakta bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat bukanlah isu baru. Data dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa 60-70% pendapatan daerah masih disokong oleh dana transfer. Bahkan, hampir 300 daerah mengandalkan TKD hingga lebih dari 80% dari total pendapatan APBD mereka. Ketergantungan ini mencerminkan masalah struktural yang belum teratasi sejak era desentralisasi fiskal bergulir lebih dari dua dekade lalu.
Kondisi ini menempatkan daerah pada posisi rentan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal di tingkat pusat. Pemangkasan TKD dalam APBN 2026, yang merupakan hasil negosiasi antara pemerintah dan DPR, menjadi alarm bagi daerah untuk segera mencari solusi alternatif. Pemangkasan ini bukan hanya persoalan anggaran semata, tetapi juga cerminan dari ketidakmampuan daerah dalam mengelola potensi fiskal secara mandiri.
Potensi Pajak Daerah yang Belum Tergarap
Salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah adalah kontribusi PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Namun, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kontribusi PAD kumulatif hanya mencapai sekitar 18% dari total pendapatan daerah pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Banyak daerah masih mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang konvensional dan kurang inovatif, seperti pajak hotel, restoran, retribusi pasar, dan pengelolaan aset. Padahal, potensi pendapatan dari sektor-sektor lain, seperti pariwisata, pertambangan, dan industri kreatif, masih sangat besar dan belum tergarap secara maksimal.
Perbandingan antara Kabupaten Badung di Bali dan Maluku Utara menjadi ilustrasi yang jelas mengenai perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola pajak daerah. Badung mampu menghasilkan Rp6,8 triliun dari pajak hotel, restoran, dan hiburan, yang berkontribusi 87% terhadap total penerimaan daerah. Sementara itu, pendapatan daerah Maluku Utara hanya mencapai Rp861 miliar, atau sekitar 27% dari total APBD. Kesenjangan ini bukan hanya soal kekayaan alam atau letak geografis, tetapi juga soal kapasitas kelembagaan, kemampuan politik, dan strategi pengelolaan pajak daerah yang kurang optimal.
Akar Masalah dan Solusi Alternatif
Mengapa potensi pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal? Terdapat tiga akar masalah utama yang perlu diatasi.
Pertama, kelemahan pada sisi administrasi dan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur daerah seringkali terjebak dalam rutinitas administratif tahunan tanpa strategi yang terarah. Data wajib pajak tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa integrasi yang memadai, sehingga identifikasi wajib pajak dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi tidak akurat.
Kedua, peraturan daerah yang tidak diperbaharui sehingga tidak relevan dengan kondisi terkini. Tarif retribusi yang tertinggal dari inflasi menyebabkan nilai riil penerimaan terus menyusut. Sistem pemungutan yang masih manual di banyak daerah juga menimbulkan inefisiensi dan membuka celah kebocoran pendapatan.
Ketiga, rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sehingga kepatuhan wajib pajak lemah. Masyarakat seringkali menganggap proses pemungutan rumit, tidak transparan, atau tidak adil. Kondisi ini menciptakan lingkaran permasalahan yang saling mempengaruhi.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Digitalisasi sistem perpajakan daerah perlu dipercepat dan diseragamkan. Integrasi data lintas OPD ke dalam satu sistem terpadu akan memberikan keakuratan dalam mengidentifikasi wajib pajak, mengurangi risiko kebocoran pendapatan, dan mempercepat proses pemungutan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran Peraturan Daerah secara berkala agar tarif retribusi dan pajak daerah relevan dengan perkembangan dan dinamika ekonomi. Penggalian dan pengembangan sumber PAD yang lebih progresif dan berkeadilan juga perlu dilakukan.
Momentum untuk Reformasi Fiskal
Pemangkasan TKD dalam APBN 2026 menjadi momentum bagi daerah untuk melakukan reformasi pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh. Kondisi ini memaksa daerah untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Optimalisasi pajak daerah bukan hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga soal bagaimana daerah bisa berdiri di atas kemampuannya sendiri. Jika daerah mampu mengelola potensi yang ada dengan lebih baik, ketergantungan pada pusat bisa dikurangi. Di situlah sebenarnya makna dari otonomi daerah, bukan hanya menerima kewenangan, tetapi juga siap mengelolanya dengan tanggung jawab.
Dengan langkah-langkah yang tepat, daerah dapat mengubah tantangan pemangkasan TKD menjadi peluang untuk membangun kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Ketergantungan pada pusat bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kondisi ini terbentuk dari kebiasaan dan kebijakan yang sudah berlangsung lama. Artinya, perubahan juga butuh proses, tapi bukan tidak mungkin.
