Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di Indonesia bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga cerminan krisis relasi dan cara pandang manusia terhadap alam. Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Mohammad Adib, menyebut karhutla sebagai manifestasi ekstrem dari konflik perspektif manusia dalam memaknai ruang hidup.
Prof. Adib menjelaskan, lahan gambut kerap dipandang berbeda oleh berbagai pihak. Bagi negara dan korporasi, gambut cenderung dilihat sebagai komoditas, sementara masyarakat adat menganggapnya bagian tak terpisahkan dari kebudayaan dan sistem tata air mereka.
Ketika perspektif kapitalis dipaksakan dan mengabaikan ekologi serta pengetahuan lokal, kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hebat, tak terhindarkan. "Fenomena ini secara jelas menunjukkan krisis relasi manusia dengan alam. Kebakaran hebat meledak ketika pemaksaan satu ontologi kapitalis dari atas menghancurkan sistem ekologi dan ontologi lokal," jelasnya, dikutip dari laman Unair, Sabtu (5/9/2026).
Adib menegaskan, karhutla tidak semata-mata muncul karena cuaca ekstrem seperti El Nino. Kerentanan tersebut turut berkaitan dengan perubahan bentang alam akibat pengelolaan manusia.
Pembangunan kanal untuk mengeringkan gambut demi perkebunan mengganggu hidrologis alami, menjadikannya mudah terbakar. Pemberian konsesi juga mengubah pandangan alam menjadi komoditas, bukan sumber daya bersama. "Alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas cepat saji, bukan sebagai commons (sumber daya milik bersama) yang harus dijaga tata airnya secara kolektif," sebutnya.
Perubahan ini membawa konsekuensi serius bagi masyarakat lokal, mulai dari ancaman kesehatan seperti ISPA hingga kehilangan ruang hidup dan ketimpangan relasi kuasa. Adib juga mengkritik narasi yang menyalahkan praktik ladang berpindah masyarakat adat Dayak. "Ironisnya, masyarakat yang kehilangan kedaulatan atas ruang hidup justru dapat menjadi pihak yang paling mudah mereka salahkan ketika terjadi bencana," tegasnya.
Untuk mengatasi ini, Adib mendorong perubahan cara pandang dalam mengelola alam. Ia menyerukan pengakhiran tirani kebijakan yang kaku dan tersentralisasi secara top-down.
Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemadaman, melainkan perlu pengembalian tata air gambut dengan pelibatan masyarakat adat. Ia juga mengusulkan pengembangan bioekonomi gambut basah, seperti budidaya perikanan rawa, untuk menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat.
Prof. Adib menekankan, yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan dari atas. Melainkan kedaulatan ekologi di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari penjaga alam.







