Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) versi 8 Juli 2026 memuat ketentuan krusial yang mewajibkan seluruh dosen bergelar doktor (S3) dalam waktu 10 tahun. Aturan ini memicu sorotan tajam dari akademisi, yang mempertanyakan realisasi pembiayaan studi tersebut.
Berdasarkan draf RUU Sisdiknas, Pasal 183 ayat (2) menetapkan kualifikasi akademik minimal dosen adalah magister (S2) atau magister terapan sesuai bidang keahlian. Namun, ayat (3) mengharuskan peningkatan kualifikasi tersebut menjadi doktor atau doktor terapan paling lama 10 tahun sejak diterima menjadi dosen.
Kewajiban ini juga berlaku bagi dosen yang telah mengajar dengan kualifikasi S2 sebelum undang-undang diundangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 246. Pemerintah pusat, melalui Pasal 183 ayat (4), disebutkan akan mengalokasikan pembiayaan untuk studi doktor bagi dosen yang wajib melanjutkan studi.
Muhammad Nelza Mulki Iqbal, akademisi Institut Teknologi Nasional Malang, mengkritik ketentuan ini. Ia menyoroti implikasi aturan ini bagi dosen baru maupun yang sudah menjabat.
"Asumsinya berarti masih ada penerimaan dosen dengan kualifikasi S2, yang kemudian wajib S3. Lalu, yang sudah menjadi dosen juga wajib ‘segera’ S3 setelah UU berlaku," tulis Nelza, dikutip Sabtu (18/7/2026). Ia juga meragukan komitmen pemerintah terkait pembiayaan. "Beneran untuk semua? Mungkinkah? Atau mek abang-abang lambe," tambahnya.
Nelza mengingatkan pada pengalaman serupa saat UU Nomor 14 Tahun 2005 berlaku, yang mewajibkan dosen S1 untuk melanjutkan studi. "Dan saya ingat betul saat kuliah sarjana (2008), masih banyak dosen senior berkualifikasi S1 yang dipaksa sekolah. Kalau tidak, akan ‘terdepak’, sehebat apa pun dosen itu," tuturnya.
Ia menambahkan bahwa aturan minimal S2 bagi dosen baru baru benar-benar diterapkan sekitar satu dekade kemudian. Dengan RUU Sisdiknas yang baru, ia memprediksi bahwa kewajiban dosen bergelar S3 akan segera menjadi kenyataan.







