Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan putusan MA ini memiliki konsekuensi hukum serius.
Mahfud menilai status Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan ranah politik, namun dugaan pelanggaran dalam penerbitan suket harus diproses melalui jalur hukum. "Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana," tulis Mahfud di akun X pribadinya pada Minggu (1/11/2026).
Pakar hukum tata negara itu mendesak agar dugaan persoalan dalam penerbitan surat keterangan dan penggunaan Pasal 18 ayat (3) ditindaklanjuti secara pidana. Ia secara spesifik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) segera diperiksa. "KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tegasnya.
Mahfud juga menyoroti perbedaan konsekuensi waktu berlakunya putusan MA antara konsep ex nunc dan ex tunc. Menurutnya, putusan yang berlaku ke depan (ex nunc) menggunakan istilah "dibatalkan" atau MA "membatalkan".
"Kalau berlaku prospektif atau ex nunc, istilah yang dipakai dalam vonis adalah ‘dibatalkan’ atau MA ‘membatalkan’, artinya berlaku prospektif," jelasnya. Sebaliknya, putusan yang berlaku surut (ex tunc) ditandai dengan diksi "batal".
"Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex tunc yang artinya berlaku surut, diksi amar putusan MA berbunyi ‘batal’ (bukan membatalkan)," lanjut Mahfud.
Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahfud menegaskan putusan MA mengenai suket Gibran masuk kategori ex tunc. "Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan ‘batal’, bukan ‘membatalkan’. Ia adalah ex tunc, artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal," tegas Mahfud.







