Mahfud MD: Pembatalan Suket Gibran Berlaku Surut, Desak KPU dan Dikdasmen Diperiksa

Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen tersebut….

Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen tersebut. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan putusan MA ini memiliki konsekuensi hukum serius.

Mahfud menilai status Gibran sebagai Wakil Presiden merupakan ranah politik, namun dugaan pelanggaran dalam penerbitan suket harus diproses melalui jalur hukum. "Vonis MA yang membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas. Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana," tulis Mahfud di akun X pribadinya pada Minggu (1/11/2026).

Pakar hukum tata negara itu mendesak agar dugaan persoalan dalam penerbitan surat keterangan dan penggunaan Pasal 18 ayat (3) ditindaklanjuti secara pidana. Ia secara spesifik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) segera diperiksa. "KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tegasnya.

Mahfud juga menyoroti perbedaan konsekuensi waktu berlakunya putusan MA antara konsep ex nunc dan ex tunc. Menurutnya, putusan yang berlaku ke depan (ex nunc) menggunakan istilah "dibatalkan" atau MA "membatalkan".

"Kalau berlaku prospektif atau ex nunc, istilah yang dipakai dalam vonis adalah ‘dibatalkan’ atau MA ‘membatalkan’, artinya berlaku prospektif," jelasnya. Sebaliknya, putusan yang berlaku surut (ex tunc) ditandai dengan diksi "batal".

"Sedangkan kalau berlaku retroaktif atau ex tunc yang artinya berlaku surut, diksi amar putusan MA berbunyi ‘batal’ (bukan membatalkan)," lanjut Mahfud.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Mahfud menegaskan putusan MA mengenai suket Gibran masuk kategori ex tunc. "Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan ‘batal’, bukan ‘membatalkan’. Ia adalah ex tunc, artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal," tegas Mahfud.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News