Mahfud MD Desak Hakim Bongkar Tuntas Fakta Sidang Ijazah Jokowi, Soroti Gelar ‘Ir’ dan Nama Kasmojo

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti persidangan dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo…

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyoroti persidangan dugaan fitnah ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia berharap sidang mengungkap kebenaran materiil di hadapan publik, bukan sekadar ajang saling bantah para pihak.

Menurutnya, dalam perkara aduan, pihak terkait wajib hadir dan memberi penjelasan secara terbuka. "Dalam perkara aduan seperti ini, pihak terkait memiliki kewajiban hukum untuk hadir dan membuktikan kebenaran materiil," ujar Mahfud.

Ia menilai hakim berperan sentral menggali fakta objektif. Majelis hakim diminta tidak membiarkan sidang menjadi ajang saling serang demi kemenangan pihak.

"Ini tendensinya sudah saling serang masing-masing pihak. Kita berharap hakim mencari kebenaran materiil, jangan sampai ada fakta yang disembunyikan atau dicari celah untuk dihilangkan karena nanti bisa menjadi liar di tengah publik," tegasnya.

Mahfud juga mendesak hakim mengambil peran aktif selama persidangan. "Hakim harus mencari kebenaran, jangan hanya mentolerir kedua pihak yang ingin saling menang. Di polisi dan kejaksaan masyarakat kadang masih ragu, sehingga persidangan ini harus benar-benar terbuka," imbuhnya.

Ia optimistis publik akan mengawasi sidang secara kritis. "Masyarakat sekarang lebih pintar. Mereka akan melihat bagaimana upaya menegakkan kebenaran materiil dilakukan di persidangan," tambah Mahfud.

Mahfud menegaskan tidak masuk pada perdebatan pasal dakwaan. Namun, ia menilai ada sejumlah hal spesifik yang perlu dijelaskan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Ia menyebut, riwayat administrasi ijazah, asli maupun hilang, seharusnya dapat dijelaskan pihak berwenang. Mahfud lantas membeberkan beberapa pertanyaan krusial yang perlu dijawab di persidangan.

"Misalnya lulus tahun 1985, saat itu kan sudah tidak ada lagi gelar Ir, melainkan ST. Lalu mengapa kemudian muncul gelar Ir," kata Mahfud.

Ia juga menyoroti data skripsi di database UGM serta nama Pak Kasmojo yang mencuat dalam polemik ini. "Misalnya kenapa skripsi baru masuk ke database UGM pada Februari, lalu beberapa jam kemudian diperbarui lagi. Atau soal Pak Kasmojo yang disebut sebagai pembimbing skripsi, padahal saat itu beliau masih asisten dosen," ujarnya.

Sorotan

Dinamika Ekonomi Digital Indonesia: Suntikan Modal, Reformasi MSCI, dan Perang Siber
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan dinamika signifikan pekan ini, diwarnai masuknya...
18 Nov 2026News
Tech Indonesia Mendunia, Bank Digital Untung Besar di Tengah Geliat Regulasi
Industri teknologi Indonesia menunjukkan geliat signifikan minggu ini, dengan ekspansi...
17 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Bergejolak: Super Aplikasi Untung Besar, AI Jadi Mesin Pertumbuhan & Pencetak Talenta Baru
Ekonomi digital Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa di tengah pasar...
14 Nov 2026News
Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas: Ini Respons Nama-Nama yang Mencuat
Jabatan Wakil Presiden RI kini kosong menyusul pengunduran diri Gibran...
14 Nov 2026News
Demokrat Resmikan Dukungan Hak Menyatakan Pendapat, Siap Galang Kekuatan Lintas Fraksi
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI menyatakan kesiapan penuh untuk...
11 Nov 2026News
Ekonomi Digital Indonesia Berdenyut: Arus Investasi, Reformasi MSCI, dan Benteng Pertahanan Siber
Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan momentum kuat di tengah gejolak...
10 Nov 2026News