Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Subhan terkait keabsahan Surat Keterangan (SK) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Putusan pada Jumat (30/10/2026) ini menyatakan SK tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Amar putusan berbunyi: "Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."
Perjalanan hukum Subhan dimulai dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Agustus 2025, mempersoalkan ijazah SMA Gibran untuk syarat cawapres. Pada Desember 2025, PN Jakpus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Juru Bicara PN Jakpus, Sunoto, saat itu mengatakan, "Setelah saya cek itu di dalam amarnya itu mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan membebankan perkara kepada penggugat."
Subhan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penerbitan SK Penyetaraan Pendidikan Gibran. Namun, pada Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima.
Upaya banding Subhan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta juga tidak membuahkan hasil. Pada 12 Agustus 2026, PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta, kembali menolak gugatan Subhan.
Selain itu, Subhan bersama Denny Indrayana dan pemohon lain juga mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri setara SMA, melainkan hanya "certificate of attendance."
Terpisah, gugatan lain terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran sempat bergulir di PTUN Jakarta oleh PT Mercy Toga Kirana, namun gugatan tersebut baru-baru ini dicabut karena tergugat Kemendikdasmen tidak menunjukkan dokumen yang diminta.







