Jakarta, SIAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperdalam dugaan aliran uang dari mantan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK), kepada jaksa atau mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Eddy Sumarman.
“Ini masih didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Budi menjelaskan, pendalaman dugaan aliran uang dari Ade Kuswara kepada Eddy Sumarman ini dilakukan melalui perantara mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Sekdis CKTR) Kabupaten Bekasi, Beni Saputra (BS).
“Jadi, aliran uang dari saudara ADK maupun HMK (HM Kunang) kepada saudara BS ini, apakah berhenti di BS saja atau kemudian mengalir kembali? Artinya, apakah BS ini sebagai jangkar? Apakah uang-uang dari HMK maupun ADK ini mengalir kembali setelah dari BS atau berhenti di BS? Nah itu yang kemudian akan terus ditelusuri oleh penyidik,” jelasnya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang kesepuluh di tahun 2025, terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025. Saat itu, sepuluh orang diamankan.
Pada 19 Desember 2025, KPK membawa delapan dari sepuluh orang tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif, termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang. Di tanggal yang sama, KPK mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Kemudian, pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ) sebagai tersangka. Ade Kuswara dan HM Kunang diidentifikasi sebagai penerima suap, sementara Sarjan sebagai pemberi suap.
Empat hari kemudian, pada 24 Desember 2025, Jaksa Agung resmi mencopot Eddy Sumarman dari jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi.







