Jakarta – Rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Pro dan kontra mewarnai diskusi publik terkait tokoh yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade tersebut.
Wacana ini membuka kembali lembaran sejarah Indonesia, di mana Soeharto dikenal atas pembangunan ekonomi yang pesat di satu sisi, namun juga dikritik atas praktik otoritarianisme dan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di era pemerintahannya.
Sejumlah pihak menilai bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan atas jasanya dalam membangun negara dan menjaga stabilitas. Namun, banyak pula yang menolak karena catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia dan praktik KKN yang dianggap merugikan negara.
Polemik ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia masih menjadi arena perdebatan yang dinamis, di mana berbagai sudut pandang dan interpretasi saling beradu. Keputusan akhir mengenai gelar pahlawan untuk Soeharto akan menjadi cerminan dari bagaimana bangsa ini memaknai masa lalunya.
