JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti rangkap pekerjaan. Sebanyak 141 pendamping dijatuhi sanksi berat, sementara 833 lainnya dinyatakan tidak bersalah dan nama baiknya dipulihkan.
Kasus ini bermula pada tahun 2025, sebelum para pendamping diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sanksi yang diberikan mencakup administratif hingga kewajiban mengembalikan uang negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan seluruh temuan BPK diproses melalui mekanisme pemeriksaan internal. "Setiap temuan BPK pasti kami tindaklanjuti. Yang kami cari adalah kejelasan. Yang tidak terbukti tentu kami pulihkan nama baiknya, sedangkan yang terbukti harus bertanggung jawab sesuai ketentuan," ujar Gus Ipul dikutip, Minggu (5/7/2026).
Gus Ipul menjelaskan, inti masalahnya bukan sekadar memiliki pekerjaan tambahan. Yang menjadi perhatian adalah dugaan aktivitas pekerjaan lain yang dilakukan pada jam kerja PKH, berpotensi mengganggu pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Larangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 77/3/OT.01/11/2022. Aturan itu melarang SDM PKH mengambil pekerjaan lain yang menerima imbalan apabila berpotensi mengurangi waktu kerja utama.
"Temuan ini menyangkut integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Pendamping PKH merupakan ujung tombak pelayanan sosial yang mendampingi keluarga miskin dan rentan secara langsung," sebutnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemensos membentuk tim disiplin untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Proses ini meliputi verifikasi lapangan, pengujian data, dan klarifikasi.
Dari 1.747 pendamping PKH yang terindikasi rangkap pekerjaan, sebanyak 1.696 orang masih aktif bertugas, sedangkan 51 lainnya sudah tidak lagi aktif atau telah mengundurkan diri.
Hasil pemeriksaan mengelompokkan para pendamping ke dalam tiga kategori. Sebanyak 833 orang dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran sehingga nama baik dan hak-haknya dipulihkan.
Sementara itu, 141 pendamping terbukti melakukan pelanggaran berat. Mereka kedapatan bekerja penuh waktu di tempat lain pada jam kerja PKH.







