Kemenkeu Perketat Pengeluaran: Perjalanan Dinas dan Belanja Aparatur Dipangkas

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 pada 8 Oktober 2026. Surat ini meminta seluruh kementerian dan…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 pada 8 Oktober 2026. Surat ini meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) melakukan efisiensi ketat pada perjalanan dinas dan kegiatan rapat menjelang akhir tahun anggaran.

Kemenkeu memerintahkan K/L menghemat 30% dari anggaran perjalanan dinas yang belum terpakai. Penghematan ini dilakukan dengan mengoptimalkan rapat daring, membatasi perjalanan tidak prioritas, serta mengurangi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas.

"Melakukan penghematan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan," tulis surat edaran tersebut, dikutip Jumat (9/10/2026). Langkah ini harus tetap memperhatikan kelancaran tugas dan pelaksanaan program prioritas.

Anggaran perjalanan dinas yang dihemat wajib dicatat sebagai blokir pada Halaman IV DIPA menggunakan kode 9 (automatic adjustment).

Selain itu, Kemenkeu juga meminta penundaan belanja pendukung aparatur yang belum direalisasikan hingga 8 Oktober 2026. Ini meliputi pengadaan kendaraan bermotor baru, pembangunan rumah dinas, serta renovasi atau rehabilitasi gedung dan kantor.

Anggaran yang ditunda harus dicatat sebagai blokir pada Halaman IV DIPA dengan kode 9 (automatic adjustment), kecuali untuk belanja yang masuk dalam ketentuan pengecualian.

Direktur Jenderal Anggaran, Sudarto, menjelaskan kebijakan efisiensi ini diambil untuk menjaga fokus APBN yang menumbuhkan dan melindungi. Pengelolaan belanja negara harus fokus pada target yang telah ditetapkan.

"Prinsipnya bahwa kebijakan tersebut adalah merupakan penguatan atas arah kebijakan yang telah dijalankan sepanjang 2026, terutama melalui dikeluarkannya surat S-98 Februari 2026 ini. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar semakin fokus pada pencapaian keluaran dan hasil yang direncanakan," ungkap Sudarto dalam acara APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sudarto menegaskan kebijakan ini bukan hal baru yang ditetapkan Kemenkeu. "Jadi bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki Triwulan IV," jelasnya.

Ia menambahkan, capaian target prioritas pembangunan harus tetap menjadi fokus tanpa mengganggu pelayanan publik. "Fokusnya adalah kita mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk semakin fokus untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan," tuturnya.

ReporterSindira Oman

Sorotan

Ancaman 10 Tahun PT Timah: Cadangan Timah Kritis, Eksplorasi Agresif Jadi Mandat Utama
Cadangan timah PT Timah (Persero) Tbk kini hanya sekitar 300...
17 Nov 2026Finance
Jelang KTT APEC, AS dan China Gelar Negosiasi Kritis Soal Pemangkasan Tarif
Pejabat tinggi China dan Amerika Serikat (AS) telah menggelar pertemuan...
16 Nov 2026Finance
KRL Jabodetabek Berevolusi: Pensiunkan 86 Armada Bekas, KAI Percepat Pengadaan 128 Kereta Baru dari INKA
PT Kereta Api Indonesia (KAI) melalui anak usahanya, KAI Commuter...
10 Nov 2026Finance
Reorientasi Bisnis Raksasa Migas: Shell Fokus Pelumas, BP ke Hulu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan arah bisnis...
10 Nov 2026Finance
Ancaman Delisting 18 Saham: Jutaan Investor Publik Terjebak
Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menghapus pencatatan 18 emiten pada...
8 Nov 2026Finance
Ribuan Pengunjung Serbu Pameran Scent of Indonesia, Bukti Geliat Industri Parfum Lokal
Jakarta – Pameran "Scent of Indonesia" di Jakarta International Convention...
8 Nov 2026Finance