Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkajene Kepulauan (Pangkep) pada Rabu, 8 April 2026. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi penting bagi Kajati dengan jajaran Kejari Pangkep, setelah menjabat di Sulawesi Selatan selama lebih dari lima bulan. Dalam kunjungan tersebut, Didik Farkhan Alisyahdi menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi seluruh jaksa di wilayah hukumnya.
Penyambutan dan Laporan Kondisi Kejari Pangkep
Kedatangan Kajati Sulsel dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejari Pangkep, Jhon Ilef Malamassam, beserta seluruh staf. Rombongan Kajati juga didampingi oleh Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulsel, Ny. Ery Didik Farkhan, Wakil Ketua IAD Wilayah Sulsel, Ny. Anyk Susiati Prihatin, dan Asisten Pembinaan, Dr. Abdillah, S.H., M.H.
Mengawali kegiatan, Kajari Pangkep, Jhon Ilef Malamassam, memberikan laporan mengenai kondisi terkini satuan kerjanya. Kejari Pangkep saat ini memiliki 55 orang pegawai, terdiri dari 17 jaksa dan 38 tenaga tata usaha. Dari segi sarana dan prasarana, Kejari Pangkep memiliki dua mess pegawai, masing-masing untuk putra (12 kamar) dan putri (6 kamar). Selain itu, Malamassam juga melaporkan penyerapan anggaran triwulan pertama yang mencapai 36 persen.
Arahan Kajati: Integritas, Profesionalisme, dan Keterbukaan Informasi
Dalam pengarahannya, Kajati Sulsel, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, memberikan beberapa poin penting kepada seluruh jajaran Kejari Pangkep. Ia mengingatkan agar para pejabat tidak bersikap sombong dan tetap aktif turun langsung dalam persidangan. Secara khusus, Didik menekankan agar para Kepala Seksi (Kasi) maupun Kepala Subseksi (Kasubsi) tidak mendelegasikan sepenuhnya tugas persidangan kepada jaksa yang baru, terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Didik juga menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam penggunaan media sosial di era keterbukaan informasi saat ini. Ia meminta seluruh jajaran untuk menghindari perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi, diri sendiri, maupun keluarga. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjadi jaksa yang humanis dan "sombere" (ramah) dalam melayani masyarakat. Hal ini sejalan dengan atensi khusus pada ranah penegakan hukum, di mana penanganan perkara korupsi harus difokuskan pada kasus-kasus berkualitas yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.
Apresiasi Inovasi dan Komitmen Kesejahteraan Pegawai
Kajati Sulsel memberikan apresiasi kepada Kejari Pangkep atas inovasi mereka dalam memaksimalkan program pelayanan Saksi Prima, yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi para saksi di pengadilan. Program ini dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.
Terkait kesejahteraan pegawai, Didik Farkhan Alisyahdi kembali menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program Zero Indekos di seluruh wilayah hukum Kejati Sulsel melalui penyediaan mess yang layak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja para jaksa dan pegawai di seluruh Sulawesi Selatan.
Dialog Interaktif dan Pemetaan Solusi
Rangkaian kunjungan kerja Kajati Sulsel di Kejari Pangkep ditutup dengan sesi dialog interaktif. Dalam sesi ini, Kajati mendengarkan langsung aspirasi serta kendala operasional yang dihadapi oleh para pegawai. Tujuannya adalah untuk memetakan solusi terbaik bagi kemajuan institusi ke depan. Dialog ini menjadi wadah penting bagi para pegawai untuk menyampaikan keluh kesah dan memberikan masukan konstruktif kepada pimpinan.
Implikasi Kunjungan Kerja dan Penekanan Integritas
Kunjungan kerja Kajati Sulsel ke Kejari Pangkep ini bukan sekadar agenda rutin. Lebih dari itu, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kejati dan Kejari dalam penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Penekanan Kajati terhadap integritas dan profesionalisme jaksa menggarisbawahi komitmen Kejati Sulsel dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan. Dengan fokus pada penanganan perkara korupsi yang berkualitas dan berdampak luas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan dapat terus meningkat. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan mess yang layak juga menunjukkan perhatian Kejati terhadap kesejahteraan para pegawai, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
