Pemerintah Indonesia membantah keras laporan Amerika Serikat (AS) yang menuding Jakarta membantu China menghindari tarif melalui praktik transhipment. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan laporan tersebut hanya berdasarkan asumsi atau anggapan.
Airlangga menyatakan Indonesia tidak pernah terlibat atau diberitahu mengenai laporan berjudul "The Great Transhipment Scam" tersebut. Dalam laporan itu, Indonesia diasumsikan masuk dalam Tier 2 bersama beberapa negara lain.
"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," ujar Airlangga di Jakarta.
Ia menjelaskan, kawasan industri di Batam dan Bekasi telah beroperasi sejak tahun 1990-an. Industri berbasis plastik di dalam negeri sebagian besar adalah perusahaan nasional.
Selain itu, pasokan bahan baku plastik sudah diproduksi secara mandiri di dalam negeri, seperti oleh Chandra Asri serta Lotte Chemical. "Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses," tegas Airlangga.
Airlangga memastikan sebagian besar produk kemasan plastik (packaging) digunakan sendiri untuk kebutuhan domestik atau diekspor ke kawasan sekitar, bukan dikirimkan ke AS.
"Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat. Jadi, kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan," terang Airlangga.
Praktik transhipment scam adalah upaya mengalihkan barang melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal barang, termasuk untuk menghindari pengenaan tarif. Laporan Gedung Putih menyoroti praktik pengiriman barang China melalui negara ketiga dengan tarif lebih rendah.
Laporan "The Great Transhipment Scam" menempatkan Indonesia di Tier 2, bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini disebut sebagai negara manufaktur terintegrasi dengan China.
Sementara itu, Singapura masuk Tier 3 bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina, yang dinilai menjadi target oportunistis bagi eksportir terkait China. Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan sebagai platform ekspor utama menuju AS.
Secara total, ada 40 negara yang dinilai berada dalam ‘shadow transhipment network’. Barang yang dibuat di China dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas di negara ketiga sebelum diekspor ke AS dengan identitas asal yang berbeda.
Pemerintah AS memperkirakan praktik transhipment untuk menghindari tarif berpotensi membuat negara tersebut kehilangan penerimaan bea masuk antara US$ 40-303 miliar.







