SIAR, Jakarta – "Wacana publik Indonesia kerap terjebak dalam dikotomi palsu: seolah-olah memperkuat pengawasan berarti melemahkan independensi polisi. Padahal pengalaman negara-negara demokrasi mapan menunjukkan hal sebaliknya."
Pernyataan terbaru Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menolak tegas wacana penempatan Polri di bawah kementerian, kembali menghidupkan perdebatan krusial dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana independensi kepolisian harus ditempatkan, dan di titik mana akuntabilitas sipil mulai bekerja?
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri menegaskan struktur Polri yang langsung di bawah Presiden saat ini dianggap ideal untuk menjaga profesionalisme dan netralitas penegakan hukum. Ia bahkan secara lugas menyatakan lebih memilih menjadi petani ketimbang memimpin kepolisian dalam format kementerian.
Sikap ini, di satu sisi, mencerminkan komitmen untuk menjaga jarak dari politik praktis. Namun, di sisi lain, justru menutup ruang diskusi esensial: bagaimana memastikan kekuasaan kepolisian tetap berada dalam koridor kendali demokrasi. Dalam tata kelola demokrasi modern, pertanyaan utamanya bukan sekadar siapa yang membawahi polisi, melainkan siapa yang secara efektif mengawasi kekuasaan kepolisian dalam operasional sehari-hari.
Sejak reformasi 1998, Indonesia berhasil mencatatkan kemajuan signifikan dengan memisahkan Polri dari TNI, membentuk institusi sipil profesional yang bukan lagi alat kekuasaan militer. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat banyak negara pasca-otoritarian kesulitan dalam reformasi sektor keamanan. Namun, desain kelembagaan pascareformasi ini juga membawa konsekuensi serius: Polri kini menjadi satu-satunya institusi bersenjata dengan kewenangan koersif luas (menangkap, menahan, menggunakan kekuatan bersenjata) yang berdiri langsung di bawah Presiden, tanpa perantara kementerian sipil dan tanpa mekanisme pengawas eksternal yang benar-benar kuat.
Dalam teori demokrasi konstitusional, independensi institusi penegak hukum memang krusial untuk mencegah intervensi politik jangka pendek. Namun, independensi tidak berarti absennya kontrol. Sebaliknya, semakin besar kewenangan koersif suatu institusi, semakin ketat pula pengawasan sipil yang harus menyertainya, seperti ditekankan oleh Dahl (1989) dan Beetham (1991). Persoalannya, independensi Polri berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan arsitektur akuntabilitasnya.
Argumen yang sering muncul untuk mempertahankan struktur Polri saat ini adalah "Polri diawasi Presiden." Secara konstitusional, ini memang benar. Namun, dalam praktik pemerintahan modern, argumen ini memiliki celah. Presiden bukanlah lembaga pengawas harian; ia tidak dirancang sebagai auditor, investigator independen, apalagi mekanisme koreksi publik yang transparan. Sebagai aktor politik dengan agenda luas dan kepentingan stabilitas pemerintahan, mengandalkan satu figur sebagai poros pengawasan institusi bersenjata berisiko menciptakan "titik buta" dalam demokrasi.







