Gugatan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait ijazah SMA-nya kian memanas di Mahkamah Konstitusi (MK). Situasi ini menarik sorotan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan jurnalis senior yang mempertanyakan minimnya pembelaan.
Kader PSI Dian Sandi Utama melalui akun X-nya menyindir pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai abai membela Gibran. Ia mempertanyakan diamnya perangkat komunikasi Istana saat pimpinan negara digugat.
"Pemerintahan hari ini bukan hanya Pak Prabowo tp juga Mas Gibran sebagai Wapres," tulis Dian. "Kemana Bakom, kemana Jubir Istana, kemana KSP disaat Pimpinan Negara digugat seperti ini?"
Dian menambahkan, "Mas Gibran seperti berjalan sendiri di kegelapan tanpa pembelaan."
Jurnalis senior Hersebuno Arief turut menyoroti dukungan yang didapatkan Gibran. Ia menyebut Gibran saat ini hanya dibela oleh PSI, ayahnya Joko Widodo, dan para buzzer.
"Selain Raja Juli bersama PSI dan Joko Widodo, Gibran itu sekarang ini hanya dibela oleh para buzzer-buzzernya," kata Hersebuno.
Hersebuno menegaskan, "Namun, secara hukum apalagi politik kalau buzzer yang ngoceh sana-sini tidak ada artinya." Ia lantas mempertanyakan kebisuan Presiden Prabowo dan Partai Koalisi.
"Apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Presiden Prabowo dan Partai Koalisi diam seribu bahasa," tutupnya.
Gugatan ini diajukan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana, eks Menteri Agama Fachrul Razi, mantan Danjen Kopassus Soenarko, dan beberapa pihak lain. Mereka menggugat pencalonan dan pelantikan Gibran sebagai wapres ke MK.
Para pemohon mendalilkan Gibran tak memenuhi syarat pendidikan sebagai cawapres pada Pemilu 2024. Mereka menyebut tak pernah ada dokumen atau ijazah SMA milik putra sulung Joko Widodo itu saat mencalonkan diri.







