Gelar Pahlawan Soeharto: Pertarungan Memori Publik Mengemuka
Jakarta, Liputan6.com – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto memicu perdebatan sengit di ruang publik. Sejarawan Bonnie Triyana menyebut hal ini sebagai "pertempuran memori" antara kelompok yang ingin mengingat represi Orde Baru dan mereka yang memilih melupakannya.
"Ini bukan sekadar soal jasa atau tidak, tapi pertarungan memori di ruang publik," tegas Bonnie dalam diskusi di Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (7/11/2025). Ia menyoroti bagaimana Orde Baru menanamkan ketakutan yang mendalam dalam masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPP PBNU Savic Ali berpendapat bahwa kepahlawanan sejati terletak pada keberpihakan terhadap kemanusiaan, bukan lamanya berkuasa. Ia mengkritik marginalisasi yang dialami sebagian besar masyarakat di era Orde Baru.
Di sisi lain, dukungan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto datang dari Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa besar Soeharto bagi bangsa.
"Baik Bung Karno maupun Pak Harto, keduanya memiliki alasan objektif yang kuat," ujar Muhadjir, Kamis (6/11/2025). Ia mengajak masyarakat untuk meneladani falsafah "mikul dhuwur mendem jero" (menjunjung tinggi jasa, menanam dalam kekurangan) dalam menilai Soeharto.
Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas sejarah Indonesia dan pentingnya melihat masa lalu secara seimbang. Kontroversi seputar gelar pahlawan Soeharto menjadi cermin bagi bangsa untuk merefleksikan perjalanan sejarahnya.
