Kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup pembentukan Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia, menuai kritik tajam. Langkah ini dipertanyakan karena dikhawatirkan mengancam kondisi guru, dosen, dan institusi pendidikan negeri yang sudah ada, serta membebani anggaran.
Konsultan riset Ardianto Satriawan menilai, Presiden Prabowo seolah ingin memulai sistem pendidikan dari awal. Ia mempertanyakan keberadaan lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya.
Ardianto, dikutip pada Jumat (24/7/2026), mengatakan, "Jadi sekarang tuh dia bikin semua baru dari awal ya? Sekolah Rakyat (SD), Sekolah Terintegrasi (SMP), Sekolah Garuda (SMA), Universitas Republik Indonesia (kampus),"
Ardianto menyoroti nasib para pendidik dan mahasiswa di institusi negeri. Dia melanjutkan, "Gurunya masih susah? Dosennya masih susah?"
Ia juga menyinggung berbagai permasalahan yang belum terselesaikan di sektor pendidikan. "Itu dosen sampai bawa gaji pokok di bawah UMR ke MK? Itu ada rektor ngeluh dana dari APBN tinggal 16 persen dari budget dia ke DPR? Itu mahasiswa anak PNS masih dapat UKT tertinggi dan enggak bisa dapat KIP-K? Itu ada calon presiden ngomong guru cuma dapat Rp400 ribu, how can you live?"
Kekhawatiran serupa diungkapkan penggugat anggaran pendidikan, Reza Sudrajat. Ia khawatir anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN akan habis untuk membiayai program-program baru tersebut.
Reza mengatakan, "Kalau begini terus, habis anggaran pendidikan kita. Dua puluh persen APBN untuk pendidikan, 5,8 persennya telah diserobot MBG. Belum lagi sekolah-sekolah dan universitas ini,"
Menurut Reza, inisiatif ini dapat memperburuk kondisi sekolah negeri dan kesejahteraan guru. Dia menambahkan, "Mau berapa banyak lagi sekolah negeri yang mau roboh dan guru yang makin melarat?"
(Selfi/Fajar)







