SIAR.CO.ID – Koalisi dan Oposisi merupakan dua elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat. Koalisi biasanya dibentuk oleh partai-partai yang mendukung daerah terpilih, sedangkan oposisi berperan sebagai pengawas kebijakan.
Di Kota Surabaya terdapat kecenderungan dominasi koalisi yang sangat kuat, bahkan seluruh anggota DPRD tergabung dalam koalisi tanpa adanya representasi oposisi yang signifikan,
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan melemahnya fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ketidakseimbangan ini dapat berimplikasi terhadap rendahnya efektivitas pengawasan serta berkurangnya ruang dialog dan perdebatan kebijakan yang konstruktif di dalam forum-forum resmi pemerintahan.
Berdasarkan pengamatan awal dan data yang dihimpun, ditemukan bahwa seluruh kursi DPRD Kota Surabaya saat ini didominasi oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah daerah.
Ketidakadaan partai oposisi yang aktif menyebabkan ketimpangan peran dalam lembaga legislatif dan menciptakan kondisi monolitik dalam proses pengambilan keputusan.
Artikel ini disusun berdasarkan kegiatan praktikum lapangan yang dilakukan oleh penulis, dengan fokus utama pada proses wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aktivitas lembaga legislatif di Surabaya.
Dengan melihat langsung dinamika yang terjadi, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran kritis mengenai bagaimana relasi antara koalisi dan oposisi dijalankan dalam praktik politik lokal, serta sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap dinamika politik di Kota Surabaya, dapat dilihat bahwa koalisi partai-partai politik di tingkat daerah lebih banyak berperan sebagai pendukung kepala daerah daripada sebagai pengontrol kekuasaan.
Dalam konteks Surabaya, mayoritas partai politik yang memperoleh kursi DPRD tergabung dalam koalisi pendukung Wali Kota. Situasi ini menyebabkan hampir tidak ada kekuatan oposisi yang nyata di parlemen kita. Kondisi ini berdampak langsung pada sistem pemerintahan yang berjalan relatif stabil tanpa banyak dinamika politik terbuka.
Proses pengambilan keputusan cenderung berlangsung cepat karena hampir tidak ada penolakan atau perdebatan yang berarti di tingkat legislatif.
Stabilitas ini menjadi salah satu sisi positif dari absennya oposisi, karena mendukung kelancaran berbagai program pembangunan pemerintah kota, seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan UMKM, digitalisasi layanan publik, dan penataan kawasan kumuh.
Namun stabilitas ini juga menyisakan sejumlah persoalan terutama dalam hal pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika hampir semua partai tergabung dalam koalisi, potensi terjadinya kontrol internal yang efektif menjadi sangat kecil.
Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya transparansi, akuntabilitas, dan ruang kritik terhadap program pemerintah yang dijalankan. Dalam praktiknya peran oposisi sebagai penyeimbang dan pengkritik pemerintah justru lebih banyak diambil alih oleh media massa, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh independent.
Mereka menjadi aktor penting dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dirasa tidak pro dengan masyarakat rentan. Meskipun demikian kekuatan mereka tidak lebih kuat dari kontrol formal lembaga legislatif.
Dengan demikian meskipun koalisi penuh memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan efisiensi birokrasi, ketiadaan oposisi dalam sistem pemerintahan daerah tetap menyisakan kekosongan dalam sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan.
Oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, lembaga independen, dan media massa untuk mengisi kekosongan tersebut dan memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berada dalam rel yang transparansi dan akuntabel.
Dilihat dari permasalahan yang ada tentang adanya koalisi dan oposisi yang tidak seimbang di Kota Surabaya maka saran dari penulis yaitu pemerintah daerah dan DPRD Kota Surabaya tidak mengabaikan pentingnya fungsi kontrol meskipun berada dalam satu koalisi.
Legislatif perlu tetap menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan kritis demi kepentingan publik bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan eksekutif. Perlu dibuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, baik melalui forum diskusi publik, transparansi data, maupun penguatan kanal aspirasi warga.
Selain itu partai politik perlu membangun kultur demokrasi internal yang sehat, di mana perbedaan pandangan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dan sehat.
Dalam jangka panjang hal ini akan memperkuat kualitas demokrasi lokal serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
Kesimpulan
Dinamika koalisi dan oposisi di Kota Surabaya masih menunjukan ketimpangan peran, dimana koalisi memiliki kontrol penuh terhadap arah kebijakan sementara oposisi belum maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan.
Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademik perlu terus mengkritisi praktik politik lokal agar lebih transparan dan akuntabel.
Fungsi oposisi sebagai pengimbang kekuasaan menjadi sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dominasi kekuasaan yang tidak terkoreksi. Meskipun saat ini peran tersebut mulai diisi oleh masyarakat sipil dan media, keberadaan oposisi secara formal tetap diperlukan demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berimbang.
Kelompok 3:
- Aliffia Putri Berlinola
- Qanita Nisrina
- Dwi Ramadhani
- Citra Swastika Ayu
- Anggi Natasya
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Administrasi Publik)
Daftar Pustaka
