Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Anggaran sebesar Rp 232 miliar disiapkan untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tanggul.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun skema kerja sama dalam proyek vital ini.
"Pemerintah Jakarta akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan sudah dimulai dan diharapkan awal tahun depan bisa berjalan bersama-sama," ujar Pramono saat acara kick-off Nasional Hari Bakti PU ke-80 di Cawang, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara Kementerian PU akan membangun tanggul. Dua kelurahan menjadi fokus utama pembebasan lahan, yaitu Cililitan (37 bidang tanah dengan anggaran Rp 111 miliar) dan Pangadegan (54 bidang tanah dengan anggaran Rp 121 miliar).
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya normalisasi Ciliwung untuk meminimalisir banjir di Jabodetabek dan meminta dukungan dari pemerintah daerah serta masyarakat.
"Apa pun yang kita kerjakan, normalisasi, pengerukan, rehabilitasi yang kita kerjakan, tidak akan maksimal tanpa di-support oleh pemerintah daerah, tanpa di-support oleh masyarakat setempat untuk ikut menjaga hulunya, untuk misalnya tidak membuang sampah sembarangan di sungai," kata Dody.
Dody menambahkan, kerusakan hulu sungai dan tingginya sedimentasi menjadi masalah utama penyebab banjir. "Kalau hulunya rusak, yang turun itu lumpur lagi, lumpur lagi. Jadi, hulu harus kita benahi bersama. Tapi apa yang dilakukan Pak Gubernur sangat kami apresiasi," pungkasnya.
