Dua konglomerat besar Indonesia, Sinar Mas Group dan Salim Group, memberikan klarifikasi terkait pemanggilan perwakilan mereka oleh pemerintah Singapura baru-baru ini. Pertemuan tersebut diduga membahas isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Dari pihak Sinar Mas, Asia Pulp & Paper Company (APP) diwakili oleh Franky Oesman Widjaja. Lima anak usahanya – PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills (PIDL), PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), dan PT OKI Pulp & Paper Mills (OPPM) – turut memberikan pernyataan.
Kelima perusahaan afiliasi APP tersebut kompak menyatakan bahwa mereka bukan subjek pembahasan dalam pertemuan Franky Widjaja dengan otoritas Singapura. "Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia pada Perseroan, Perseroan dan entitas anak Perseroan tidak menjadi subjek pembahasan, permintaan informasi, pemanggilan maupun penelusuran fakta yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan terkait peristiwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut," tulis manajemen OPPM dalam Keterbukaan Informasi.
Mereka juga menegaskan bahwa APP merupakan badan hukum yang terpisah dari kelima entitas tersebut. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini mengklaim tidak memiliki wewenang atau informasi yang cukup mengenai proses yang melibatkan APP. "Perseroan tidak memiliki kewenangan maupun informasi yang memadai untul yang memadai untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai proses yang melibatkan APP Co Ltd," demikian manajemen TKIM menjelaskan.
Sementara itu, tiga emiten afiliasi Salim Group juga angkat bicara terkait pemanggilan CEO dan Direktur Eksekutif Indofood Agri Resources (IFAR), Mark Julian Wakeford. Ketiga emiten tersebut adalah PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP).
Ketiga perusahaan tersebut mengaku belum menerima informasi atau klarifikasi lebih lanjut dari IFAR, induk perusahaan mereka. Mereka menyatakan masih menunggu arahan dari otoritas Singapura mengenai pemanggilan tersebut. "IFAR (Indofood Agri Resources) telah menyampaikan akan bekerja sama dengan pihak otoritas di Singapura dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku baik di Singapura maupun di Indonesia mengingat kegiatan usaha perkebunan dilakukan oleh entitas anak IFAR yaitu PT Salim Ivomas Pratama Tbk, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia," ungkap manajemen INDF.
SIMP dan LSIP menambahkan, mereka telah menerapkan kebijakan larangan pembakaran (zero burning policy) yang ketat sebagai langkah mitigasi karhutla. Mereka juga mengklaim telah memenuhi kewajiban pelaporan dampak lingkungan secara daring setiap bulan kepada kementerian terkait di Indonesia. "Kegiatan usaha Perseroan tetap beroperasi normal seperti biasa, tidak terdapat gangguan dan/atau dampak material pada kegiatan usaha perkebunan, operasional pabrik dan produksi maupun kelangsungan usaha Perseroan," tulis manajemen SIMP, memastikan operasional tetap berjalan normal.







