JAKARTA, ANTARA – Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat dan langkah mundur demokrasi. Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, menegaskan usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
“Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita menciut hanya karena alasan efisiensi semu yang justru memperkuat posisi oligarki di daerah,” kata Neni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Ia turut mengutip Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."
Wacana Pilkada oleh DPRD ini mulai digulirkan oleh Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Sementara itu, PAN, PKS, dan Demokrat masih melakukan kajian mendalam. Hanya satu partai yang menolak tegas wacana ini, yakni PDIP.
Neni menilai Pilkada langsung merupakan instrumen utama bagi rakyat untuk memiliki kuasa penuh dalam menentukan nasib daerahnya. Mengembalikan pemilihan ke DPRD, lanjutnya, sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen dan menjadi bentuk "elite capture".
"Deep Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik," ujar Neni.
Argumen bahwa Pilkada langsung boros anggaran disebut Neni sebagai logika yang menyesatkan. "Demokrasi memang berbiaya, karena itu adalah investasi untuk akuntabilitas," tegasnya. Menurut DEEP Indonesia, pengalihan pemilihan ke DPRD tidak akan menghilangkan biaya politik, melainkan hanya memindahkannya dari panggung terbuka ke "pasar gelap" transaksional di ruang-ruang tertutup. Potensi politik uang justru semakin pekat karena kandidat hanya perlu melobi puluhan anggota dewan, bukan meyakinkan jutaan rakyat.
DEEP juga menyoroti temuan mereka di Pemilihan Serentak 2024, di mana 13 kandidat kepala daerah melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang minim, padahal melakukan kampanye masif dengan baliho dan spanduk terpasang di mana-mana.
Oleh karena itu, solusi untuk masalah biaya politik yang mahal bukanlah mengubah sistem pemilihan, melainkan meningkatkan transparansi dana kampanye agar publik dapat melihat secara komprehensif, termasuk membongkar ada tidaknya mahar politik yang sudah ditetapkan di internal partai.
Berdasarkan pemantauan DEEP, kepala daerah yang dipilih langsung memiliki beban moral dan legitimasi untuk hadir di tengah rakyat, terutama dalam isu krusial seperti penanganan bencana atau konflik sumber daya alam. Jika dipilih DPRD, kepala daerah berpotensi menjadi "petugas partai" yang lebih takut dicopot oleh koalisi dewan daripada dihujat oleh rakyat.
Data Deep Intelligence Research (DIR) periode 27 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 menunjukkan bahwa dari 281 pemberitaan media cetak, online, dan elektronik terkait "Pilkada Tidak Langsung" atau "Pilkada Dipilih DPRD", sentimen positif tercatat 52%, netral 1%, dan negatif 47%. Sementara itu, percakapan di media sosial (X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok) didominasi sentimen netral dan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa wacana Pilkada oleh DPRD didukung oleh elite partai namun mendapat penolakan dari masyarakat.
Atas dasar hasil kajian kualitatif di lapangan dan kuantitatif melalui media monitoring serta analisis percakapan publik, DEEP Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:
- Hentikan Eksperimen Mundur Demokrasi: Menolak pengembalian Pilkada dipilih oleh DPRD. DEEP mendesak partai politik untuk fokus pada perbaikan sistem kaderisasi, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, edukasi politik untuk rakyat, serta penguatan penegakan hukum, bukan justru menghapus hak pilih rakyat.
- Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Mendesak partai-partai pengusung untuk membuka ruang dialog publik yang transparan, termasuk memaparkan hasil kajian ilmiah di internal partai, bukan sekadar kesepakatan elite di balik pintu tertutup.
- Penguatan Integritas Daerah: Meminta pemerintah untuk tetap menjaga marwah Pilkada langsung sebagai katup pengaman agar ketidakpuasan masyarakat daerah tidak meledak menjadi gerakan radikal akibat buntunya saluran aspirasi formal.
- Dengarkan Suara Rakyat: Mendesak para ketua umum partai politik untuk dapat mendengarkan suara rakyat, mengingat partai dan legislatif yang terpilih adalah mandataris rakyat.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang







