Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah menyampaikan surat minat untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini merupakan bagian dari proses demutualisasi BEI yang akan dilakukan melalui skema rights issue.
Namun, porsi saham yang akan diambil Danantara belum ditetapkan secara resmi. Sebuah dokumen yang beredar justru mengindikasikan Danantara berencana mengakuisisi 40,12% saham BEI.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendri membantah adanya angka persentase spesifik dalam surat tersebut. "Dalam surat tidak secara spesifik menyebutkan persentase," ucap Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan belum ada pihak yang mengajukan kepemilikan saham BEI di atas 5%. Rumor kepemilikan Danantara di atas 40% bahkan telah beredar sebelum OJK menerbitkan regulasi terkait pemegang saham BEI pada 17 September 2026.
"Belum ada, pengajuan ke OJK tentu belum ada sampai saat ini," tegas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi.
Hasan menekankan, kepemilikan saham BEI di atas 5% wajib mendapat persetujuan OJK. Ia juga mengingatkan pentingnya BEI menjaga independensi serta mampu memitigasi potensi konflik kepentingan setelah proses demutualisasi rampung.
"Ini harus diterjemahkan dalam untuk aturan pelaksanaan dan aturan internal di Bursa itu yang betul-betul nanti menjadi bagian pelaksanaan yang menerjemahkan norma tidak terjadinya gangguan atau tetap dikedepankannya independensi untuk pelaksanaan kegiatan Bursa," terang Hasan.
Danantara sendiri mengonfirmasi porsi pemilikan saham BEI masih dalam proses kajian dan uji tuntas. "Hingga saat ini, proses pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final, karena kajian internal dan pelaksanaan uji tuntas masih berlangsung," dikutip dari keterangan tertulis Tim Komunikasi Danantara Indonesia, Senin (14/9/2026).







