Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan hanya melahap hutan, tetapi juga menyebarkan ancaman kesehatan serius melalui asap dan polutan. Dampaknya bahkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari titik api, mengganggu pernapasan hingga berpotensi merenggut nyawa.
Potensi bahaya ini menjadi fokus penelitian Marcellinus Mandira Budi Utomo dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) BRIN di Kalimantan. Ia menggunakan integrasi data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak karhutla terhadap kesehatan penduduk.
Partikulat halus PM2.5 dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar luas, memperluas paparan polusi udara ke berbagai wilayah. Penelitiannya menggabungkan data aktivitas kebakaran, estimasi konsentrasi PM2.5, distribusi penduduk, hingga data mortalitas dasar untuk melihat keterkaitan ini.
Namun, Marcellinus mengingatkan bahwa hasil kajian berbasis pemodelan ini memiliki batasan metodologi. "Estimasi tersebut tidak dapat diartikan sebagai angka kematian aktual yang seluruhnya telah terbukti disebabkan oleh karhutla," tegasnya.
Ia menambahkan, pemodelan juga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh penderitaan masyarakat akibat kebakaran. "Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebakaran terjadi," ujar Marcellinus.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum "Sharing Session Karhutla di Indonesia: Urun Rembug Akademik untuk Memahami Masalah dan Strategi Mengatasinya" pada Rabu (28/10), kolaborasi PR MB BRIN dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). Diskusi ini turut menyoroti berbagai dimensi lain dari persoalan karhutla.
Kasmita Widodo dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) membandingkan data titik panas dengan wilayah adat terdaftar dan kawasan berizin pemanfaatan. Ia menekankan, perbandingan data ini tidak serta-merta membuktikan hubungan sebab-akibat atau pihak yang bertanggung jawab.
Pengakuan wilayah adat dan integrasi data menjadi kunci agar pengelolaan wilayah dan penanganan karhutla lebih tepat sasaran. Sementara itu, Guru Besar Antropologi Ekologi Universitas Airlangga, Muhammad Adib, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya bersama dan tata kelola air di tingkat masyarakat.
Adib menilai, pemantauan kebakaran skala luas harus dilengkapi pemahaman kondisi lokal dan keterlibatan masyarakat. Pengelolaan air di wilayah rawan kebakaran juga membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas serta dukungan memadai.
Dari perspektif kehutanan, Krystof Obidzinski dari European Forest Institute melihat karhutla sebagai tantangan serius bagi agenda kehutanan Indonesia. Ini termasuk target net sink karbon 2030 dan pengembangan multi-use forestry.
Dampak kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memengaruhi produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan pembeli, hingga dukungan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penanganan karhutla butuh kesiapsiagaan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab pusat-daerah, dan anggaran memadai.
Kepala PR MB BRIN, Aulia Hadi, berharap forum ini menghasilkan kontribusi akademik untuk memahami dan merumuskan strategi penanganan karhutla, termasuk potensi penyusunan policy brief. Ketua AAI, Bambang Hudayana, menambahkan pentingnya diskusi lintas disiplin untuk memperluas perhatian pada tantangan lingkungan di Indonesia.
Secara keseluruhan, karhutla terbukti bukan sekadar kebakaran hutan biasa. Dampaknya merentang luas, mulai dari kesehatan masyarakat, tata kelola wilayah, pengelolaan sumber daya alam, hingga agenda lingkungan dan ekonomi nasional.







