Kritik terhadap pemerintah, yang seharusnya menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi, justru dibalas dengan intimidasi dan ancaman. Kasus terbaru yang menimpa Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menjadi sorotan tajam dan cerminan nyata bagaimana suara mahasiswa yang kritis dibungkam di Indonesia. Teror yang dialami Tiyo setelah melayangkan kritik terhadap pemerintah dan program MBG (Merdeka Belajar Generasi) memicu kekhawatiran mendalam tentang kemunduran kualitas demokrasi dan munculnya budaya ketakutan di masyarakat.
Intimidasi Terhadap Mahasiswa Kritis: Kronologi Teror Tiyo Ardianto
Teror terhadap Tiyo Ardianto bermula setelah BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF terkait kasus kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri akibat kesulitan ekonomi untuk membeli buku. Kritik tajam BEM UGM menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 44% demi program MBG, yang disebut sebagai "eksploitasi kemiskinan" untuk kepentingan politik Pemilu 2029. Bahkan, BEM UGM melabeli pembangunan infrastruktur yang mengabaikan ilmu pengetahuan sebagai tindakan "presiden bodoh".
Eskalasi teror dimulai pada 9 Februari 2026, ketika Tiyo menerima pesan WhatsApp dari nomor asing (+44) yang menuduhnya sebagai "agen asing" dan mengancam penculikan serta pembunuhan melalui intelijen. Serangan berlanjut dengan doxing foto editan bernada LGBT, pengiriman paket COD misterius (topeng, gunting rumput, kursi roda, kafan), peretasan akun media sosial, penguntitan oleh orang asing, hingga intimidasi terhadap ibunya. Akun media sosial Tiyo di berbagai platform seperti X, Instagram, dan TikTok juga menjadi sasaran serangan masif, termasuk penyebaran informasi palsu tentang "rencana menghilang" dari akun dosen. Hingga saat ini, pemerintah belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap teror yang dialami oleh warganya ini.
Kritik Sebagai Pilar Demokrasi: Mengapa Pembungkaman Berbahaya
Kritik merupakan jantung dari demokrasi, mekanisme penyeimbang kekuasaan yang esensial untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur konstitusi. Pembungkaman kritik, kriminalisasi, atau tindakan represif terhadap suara-suara oposisi justru menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Kondisi ini menciptakan "chilling effect," yaitu kondisi psikologis di mana individu atau kelompok menyensor diri sendiri karena takut berbicara atau berekspresi akibat ancaman atau intimidasi.
Laporan Freedom House (2025 Global Freedom Report) mencatat bahwa di Asia Tenggara, 68% kasus sensor dimulai dari ancaman online yang membuat orang berpikir dua kali sebelum menyampaikan pendapat. Indonesia sendiri mengalami penurunan peringkat dalam World Press Freedom Index 2025, dari 63 menjadi 67. Ancaman tidak hanya bersifat verbal, tetapi seringkali berujung pada kasus hukum melalui UU ITE yang interpretasinya dinilai terlalu fleksibel.
Ancaman: Senjata Rezim Otoriter dan Dampak Jangka Panjang
Ancaman menjadi senjata tersembunyi bagi rezim otoriter untuk membungkam kritik. Bentuk ancaman bisa berupa doxing, ancaman hukum melalui UU ITE, atau ancaman ekonomi seperti pemutusan sponsor bagi jurnalis independen atau pemotongan dana riset bagi akademisi. Algoritma media sosial juga turut memperkuat ancaman, membuat kritik minoritas terasa seperti serangan nasional.
Pola pembungkaman kritik ini dapat dilihat dalam berbagai kasus di Indonesia. Kritik terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) seringkali dibalas dengan label "anti-pembangunan," dan aktivis yang mengkritik terjerat UU ITE. Kritik terhadap program makan siang gratis dijawab dengan audit pajak mendadak terhadap LSM yang kritis. Serangan siber terhadap akun media sosial pengkritik dan penyebaran data pribadi juga menjadi taktik yang digunakan untuk menakut-nakuti dan membungkam suara-suara kritis.
Dampak jangka panjang dari pembungkaman kritik sangatlah merugikan. Inovasi terhambat, polarisasi ekstrem meningkat, korupsi merajalela, dan generasi muda menjadi apatis. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun drastis, dan institusi seperti Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi rentan terhadap intervensi politik. Jika kondisi ini terus berlanjut, demokrasi di Indonesia akan layu sebelum berkembang.
Solusi: Membangkitkan Kritik dan Menyelamatkan Demokrasi
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat. Reformasi hukum, khususnya revisi UU ITE, menjadi krusial untuk memastikan kebebasan berpendapat. Platform digital harus aman dari doxing dan ancaman lainnya. Pendidikan demokrasi perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk menumbuhkan budaya kritik yang konstruktif. Elite politik harus merespons kritik dengan data dan argumentasi yang rasional, bukan dengan ancaman dan intimidasi. Solidaritas masyarakat sipil dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan melindungi dari ancaman juga sangat penting.
Membangkitkan kritik konstruktif adalah kunci untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih kokoh dan hidup. Demokrasi yang hidup ditandai oleh partisipasi aktif warga, transparansi penuh, dan akuntabilitas pemimpin. Dengan mengatasi erosi demokrasi, Indonesia dapat mewujudkan sistem yang dinamis, inklusif, dan tangguh melawan otoritarianisme, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan hanya elite semata.
