Jakarta, Liputan6.com – Pemerintah pusat bergerak cepat menangani dampak banjir dan longsor dahsyat yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Prioritas utama adalah keselamatan warga terdampak. Langkah-langkah krusial meliputi verifikasi data korban, penyaluran bantuan darurat, dan yang terpenting, penyiapan lahan relokasi untuk hunian tetap (huntap).
Aksi cepat ini menyusul penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi oleh Gubernur Aceh sejak 27 November 2025, melalui Keputusan Gubernur Aceh No. 100.3.3.3/1416/2025.
"Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama," tegas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perumdes), Imran, saat meninjau langsung lokasi terdampak, Kamis (4/12/2025). "Kami melakukan percepatan penanganan melalui verifikasi data, bantuan darurat, serta penyiapan lahan relokasi bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang."
Sejak 3 hingga 5 Desember 2025, Ditjen Perumdes bersama Pemerintah Provinsi Aceh intensif menggelar rapat koordinasi dan terjun langsung ke lapangan. Calon lahan untuk pembangunan huntap pun mulai disurvei.
Data terbaru per 4 Desember 2025 pukul 18.00 WIB menunjukkan dampak yang mengerikan: 345.173 kepala keluarga atau 1.683.822 jiwa terdampak, dengan 817.856 jiwa masih mengungsi di 1.034 titik pengungsian. Korban jiwa mencapai 325 orang meninggal, 1.935 luka-luka, dan 170 orang masih dinyatakan hilang.
Kerusakan infrastruktur dan tempat tinggal sangat parah. Tercatat 116.777 unit rumah rusak dengan berbagai kategori, mulai dari ringan hingga hilang total. Selain itu, ratusan fasilitas publik seperti kantor, rumah ibadah, sekolah, pondok pesantren, dan fasilitas kesehatan juga ikut hancur.
Infrastruktur jalan putus di 442 titik, jembatan ambrol di 224 titik, dan ribuan hektare lahan pertanian dan perkebunan rusak parah, termasuk ternak.
Imran menjelaskan, prioritas relokasi akan difokuskan pada wilayah dengan kerusakan terparah. Di Aceh Utara, misalnya, dengan 11.516 rumah rusak berat, pemerintah mengusulkan lahan relokasi di Desa Tanjong Ceungai, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Lahan seluas 7.500 meter persegi milik pemerintah daerah dinilai memenuhi syarat aksesibilitas, topografi, dan utilitas dasar.
Langkah serupa juga dipersiapkan di Pidie Jaya, di mana 9.174 unit rumah rusak berat dan 114 hilang. Lahan relokasi seluas sekitar 10 hektare disiapkan di Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu.
