Kementerian Agama (Kemenag) akan memprioritaskan sekitar 18.000 guru honorer di sekolah negeri untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada seleksi mendatang. Pemerintah juga mengusulkan pemberian insentif bagi mereka yang belum dapat terangkat.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).
"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," ujar Nasaruddin.
Bagi guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN karena keterbatasan formasi, pemerintah mengusulkan insentif sebesar Rp1,5 juta.
"Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta," katanya.
Namun, dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti berbagai masalah dalam pengelolaan bantuan pendidikan di lingkungan Kemenag.
Selly membandingkan besaran Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag yang jauh lebih kecil dibandingkan kementerian lain.
"Yang masih kurang dari kita yaitu mengenai PIP-nya, dibandingkan dengan PIP Kemendikdasmen, kemudian KIP dari Kemendristek Dikti. PIP Kemendikdasmen besarnya Rp20,8 juta. Sementara di bawah Kementerian Agama itu hanya Rp2 juta, seperti langit dan bumi. Tentu ini harus menjadi perjuangan bersama," ujarnya.
Selain itu, Selly mempertanyakan rendahnya serapan dana insentif bagi guru keagamaan yang masih di bawah 50 persen.
"Yang berikutnya, pertanyaan saya apa sih yang menjadi hambatan dari Bapak-Bapak sekalian kaitan dengan dana insentif yang ternyata serapannya masih di bawah 50 persen? Ini kendalanya apa?" tanyanya.
Ia juga menyoroti keluhan banyaknya guru dari berbagai daerah terkait lambatnya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) di bawah Kementerian Agama.







